Amarah

“Kill Your TV!” itulah sepenggal kata yang saya baca ketika membuka salah satu halaman di blog ini. Kata-kata itu mungkin tidak sepenuhnya mutlak berlaku bagi saya mengingat kebiasaan yang wajib saya lakukan sebelum tidur, nonton berita! Seketika ingatan saya tergugah saat menyaksikan salah satu topik dalam salah satu berita di TV, tentang pemblokiran jalan yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Makassar beberapa hari yang lalu dalam rangka memperingati tragedi berdarah tahun 1996 yang menewaskan beberapa kawan mereka. Dan seketika itu pula timbul hasrat dalam diri saya untuk mereview buku lama (tidak terlalu lama sih) yang pernah saya dapatkan di bazaar buku murah tahun lalu. Buku Amarah: Refleksi April Makassar Berdarah 1996 mencoba merefleksikan kembali peristiwa berdarah yang menewaskan 3 orang mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Mereka adalah: Andi Sultan Iskandar, Tasrif Daming dan Saiful Biya. Selain mengakibatkan 3 korban tewas, juga banyak yang menderita luka-luka hingga cacat, baik dari pihak mahasiswa maupun pihak aparat. Kebetulan, blog ini tidak mensyaratkan bahwa buku yang di review harus buku baru. Melalui pesan singkat, Mas Har menjawab pertanyaan saya, “Any book, menurut anda menarik, maka menarik untuk orang lain”.

Insiden diawali dengan demonstrasi oleh mahasiswa Makassar pada tanggal 24 April 1996 yang menolak pemerintah menaikkan tarif angkot yang dirasa sangat memberatkan masyarakat pada saat itu. Instruksi kenaikan tarif angkot yang berawal dari SK Menteri Perhubungan tanggal 3 April 1996 ditindaklanjuti oleh Wali Kota Ujungpandang (sekarang Makassar) Malik B. Masry dengan mengeluarkan SK bernomor 900/1V/1996 dan tanpa disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat. (SK tersebut akhirnya juga disebut sebagai “SK Maut” yang mengantar kematian 3 mahasiswa UMI Makassar). Kenaikan tarif angkot yang akhirnya berdampak pada sektor lain membuat masyarakat merasa tercekik oleh harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan transportasi. Fenomena tersebut kemudian respon oleh para mahasiswa dengan melakukan aksi turun ke jalan. Mereka merasa mempunyai tanggung jawab moral sebagai Agent of Change. Beberapa mahasiswa yang ikut ambil bagian dari aksi tersebut berasal dari beberapa perguruan tinggi, antara lain UMI, Universitas 45, STIMIK Dipanegara, UVRI, IAIN Alaudin, STIE YPUP.

Ratusan prajurit diterjunkan ke lapangan untuk “melawan” aksi mahasiswa. Kata-kata makian yang dilontarkan para demonstran pada aparat membuat ratusan aparat merangsak masuk ke kampus UMI dan membabi buta mengejar mahasiswa. Dengan dilengkapi persenjataan lengkap layaknya maju dalam pertempuran perang yang sebenarnya, aparat seolah-olah melakukan show of force di dalam kampus. Pengejaran yang dilakukan aparat membuat mahasiswa merasa terjepit di dalam kandang mereka sendiri. Ratusan mahasiswa berusaha menceburkan diri ke sungai yang menjadi batas wilayah kampus mereka. Sungai Pampang, itulah nama sungai yang akhirnya 3 mahasiswa yang namanya tersebut di atas ditemukan tewas mengenaskan di sana. Membacanya kita langsung menghela nafas panjang, betapa kampus hijau bernuansa islami disulap menjadi medan latihan tempur para aparat militer dengan persenjataan lengkap dan dibantu dengan Panser, sedangkan sparing partner-nya hanya sekelompok demonstran yang hanya bersenjatakan “kata”, poster dan batu sebagai tameng petahanan diri.

Seperti dalam kasus-kasus serupa yang terjadi yang pernah saya dengar atau baca, pemerintah dan petinggi militer selalu berusaha cuci tangan atas pengusutan kasus yang terjadi dan prajurit selalu menjadi pion-pion catur untuk dikorbankan dan dijadikan kambing hitam oleh atasan mereka. “Prajurit vs mahasiswa/demonstran”, murni seperti itu yang diinginkan petingi-petinggi militer karena mereka tidak pernah mau disalahkan ataupun bertanggungjawab atas apa yang terjadi ketika terjadi bentrokan yang melibatkan aparat. Lagi-lagi, masyarakat tidak pernah puas atas hasil pengusutan dan akan semakin bertanya-tanya, menggantungkan tanda tanya yang besar dalam otak mereka tentang siapa yang harus bertanggungjawab. 6 prajurit TNI dijadikan tumbal oleh atasan mereka untuk bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Mereka dituding sebagai prajurit yang lalai ketika menjalankan tugas.

Rasmi Ridjang Sikati, si penulis buku yang juga berprofesi sebagai wartawan berusaha obyektif dan tidak mencari-cari kambing hitam atas permasalahan tersebut, berbekal pengalaman pribadi, kesaksian korban dan bukti di lapangan. Mahasiswa memang tidak bisa sepenuhnya dibenarkan dan aparat memang tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Namun, arogan memang seolah-olah menjadi karakter yang sangat kuat yang tertanam dalam tubuh institusi militer pada masa orde baru dan anarkis memang menjadi karakter mahasiswa pada masa menjelang runtuhnya orde baru. Gaya tulisan buku yang bersifat naratif membuat kita akan semakin terbawa dalam imajinasi dan suasana peristiwa tersebut. Gambar dan foto koleksi yang dilampirkan akan semakin membuat kita semakin miris, seakan-akan membangkitkan jiwa kita semasa menjadi mahasiswa untuk kembali “bergerak”. Cerita dalam buku ini menambah satu catatan dalam daftar kekerasan yang melibatkan mahasiswa sebagai wakil rakyat dan aparat militer sebagai tameng politik pemerintahan orde baru di mana duelisme kedua belah pihak tersebut selalu memunculkan equalisasi “Otak VS Otot”.

(Resensi ditulis oleh Satrio)